Jakarta Pusat, Kominfo – Tahun ini, Anugerah Keterbukaan Informasi diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin kepada 139 badan publik yang berpredikat informatif. Meski jumlah badan publik yang meraih predikat informatif tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, Wapres mengingatkan agar badan publik tetap mewaspadai kasus kebocoran data pribadi serta memperhatikan pemerataan pelayanan informasi.“Akhir-akhir ini muncul persoalan terkait kebocoran data di beberapa badan publik. Ini adalah isu serius yang mesti menjadi perhatian kita bersama,” tutur Wapres K.H. Ma’ruf Amin pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta, pada Selasa (19/12/2033).Menurut Wapres, data pribadi rawan disalahgunakan, maka kerahasiaannya benar-benar harus dijaga.“Urgensi perlindungan data pribadi semakin tinggi, karena data pribadi sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sah,” ujar Wapres mengingatkan.Wapres juga mengungkapkan, pemerataan layanan informasi publik di seluruh penjuru Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama. Pemerintah harus terus mengupayakan pembangunan infrastruktur komunikasi, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Terlebih, bangsa Indonesia sedang dalam masa pemilihan umum (pemilu).“Keterbukaan informasi publik yang akurat dan andal kini menjadi sangat vital karena bangsa kita tengah menjalani proses Pemilu. Aspek keterbukaan informasi diyakini sebagai kunci untuk mendorong partisipasi pemilih, serta pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang jujur dan adil,” tegasnya.Dalam kesempatan ini, Wapres menyerahkan langsung penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik Terbaik Nasional 2023, yang terdiri dariKategori Kementerian:1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak3. Kementerian Pertanian.Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian:1. Badan Pengawas Obat dan Makanan2. Arsip Nasional Republik Indonesia3. Otoritas Jasa KeuanganKategori Lembaga Non Struktural:1. Komisi Pemilihan Umum2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan3. Ombudsman Republik IndonesiaKategori Badan Usaha Milik Negara:1. PT. Brantas Abipraya (Persero)2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)3. PT. Taspen (Persero)Kategori Perguruan Tinggi Negeri:1. Universitas Negeri Malang2. Universitas Gadjah Mada3. Universitas BrawijayaKategori Partai Politik:1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI)2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)3. Partai DemokratKategori Desa:1. Desa Bumiroso, Provinsi Jawa Tengah2. Desa Srimulyo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta3. Desa Tegal Harum, Provinsi Bali4. Desa Bulo, Provinsi Sulawesi Selatan5. Desa Yayasan, Provinsi Maluku Utara6. Desa Kampung Ruar, Provinsi PapuaKategori Pemerintah Daerah:1. Provinsi Kepri2. Provinsi Jawa Tengah3. Provinsi AcehBerdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika meraih peringkat keempat sebagai Badan Publik Informatif kategori Kementerian dengan nilai 96,09, terpaut tipis dengan peringkat ketiga.