Jakarta Pusat, Kominfo – Beredar pesan berantai di WhatsApp yang menyebutkan Presiden Joko Widodo mengumumkan perubahan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) bagi produsen minyak kelapa sawit dalam pekan terakhir November 2022. Konon, pernyataan tersebut diklaim tersiar melalui ANTARA TV sebagai kanal audio visual Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.Hasil penelusuran Tim AIS Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan fakta dari antaranews.com bahwa informasi tersebut tidak benar. Direktur Pemberitaan LKBN ANTARA Akhmad Munir menyatakan tidak ada pengumuman perubahan kebijakan DMO minyak kelapa sawit bersumber dari ANTARA . Menurutnya, pesan berantai berupa kebijakan dari Presiden Joko Widodo dan mencatut nama Kantor Berita Indonesia itu merupakan kabar bohong. Pada Agustus 2022, Kementerian Perdagangan telah resmi menambah rasio kuota hak ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya menjadi 1:9 dari sebelumnya 1:7 bagi para eksportir yang telah menjalankan kebijakan DMO.Berikut laporan harian isu hoaks, disinformasi dan misinformasi yang telah diidentifikasi oleh Tim AIS Kementerian Kominfo, Senin (28/11/2022):[DISINFORMASI] Rekaman Video Banjir Bandang Kali Cibuni seusai Gempa Cianjur[HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah[HOAKS] Tautan Situs Berhadiah Mengatasnamakan Indomaret[HOAKS] Pesan WhatsApp Mengatasnamakan Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kabupaten Pati