Jakarta Selatan, Kominfo - Isu transformasi digital menjadi salah satu bahasan prioritas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 Indonesia 2022 beberapa waktu yang lalu di Bali. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba menyatakan isu transformasi digital itu menjadi perhatian pemimpin negara Anggota G20 dalam rangkaian kegiatan G20.“Transformasi digital merupakan salah satu agenda prioritas Presidensi G20, isu digital itu sendiri sebetulnya dibahas di banyak working group, employment, bahas mengenai digital, pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” ujarnya dalam Conference on Indonesian Foreign Policy 2022, di Jakarta Selatan, Sabtu (26/11/2022).Menurut Sekjen Mira Tayyiba, Kementerian Kominfo sebagai pengampu Digital Economy Working Group (DEWG) G20 memfokuskan pembahasan transformasi digital dalam tiga isu prioritas, yaitu konektivitas dan pemulihan pascapandemi Covid-19, kecakapan dan literasi digital, serta cross border data flow and data free flow with trust.“Jadi kita berbicara tentang konektivitasnya, juga mengenai sumber daya manusianya yang bisa memanfaatkan dan membicarakan mengenai data yang mengalir. Dari tiga isu ini bisa dikatakan isu kedua yaitu digital iterasi adalah isu multilateral, karena semua negara anggota G20 relate dengan isu ini, jadi tidak ada perdebatan,” jelasnya.Mengenai isu konektivitas dan pemulihan paska pandemi Covid-19, Sekjen Kementerian Kominfo menyebutnya sebagai isu kawasan. Hal itu mengingat tidak semua negara G20 merupakan negara maju.“Ingat G20 itu memang betul ada negara maju yaitu G7, tapi ada juga negara yang berkembang seperti Afrika Selatan dan Brazil. Jadi begitu kita sebut konektivitas, untuk sebagian kelompok masih membicarakan mengenai konektivitas itu sendiri. Sementara untuk negara yang berkembang ketika kita sebut konektivitas, mereka berpikir tentang pemanfaatannya, disini sudah mulai kelihatan ada perbedaan,” jelas Sekjen Kementerian Kominfo.Dalam pembahasan isu ketiga mengenai data, Sekjen Mira Tayyiba menjelaskan isu tersebut dalam keanggotaan G20 dibagi dalam tiga mazhab. Mazhab pertama adalah Eropa yang lebih ke basis individu. Kedua, mazhab Amerika yang berbasis korporasi, dan ketiga yakni mazhab Tiongkok yang berbasis negara.“Bagaimana kita menemukan titik temu dari tiga mazhab ini. Akhirnya Presidensi G20 Indonesia kita bisa menciptakan suatu kesepakatan yang terkait dengan common values, bahwa transfer of data itu harus dilakukan secara lawfulness, harus secara fairnes dan harus dilakukan secara transparan,” ungkapnya.Kepada para milenial yang hadir dalam forum diskusi tersebut, Sekjen Mira Tayyiba juga mengajak untuk tingkatkan kerjasama dan saling berkolaborasi dalam menjemput era baru transformasi digital dengan turut menjaga ruang digital yang bersih dan aman.“Jadi teman-teman yang ada di sini jangan rasa hanya menjadi sebagai pengguna, kalian juga adalah yang ikut menentukan bagaimana kita menggunakan teknologi digital secara berkualitas. Maka, tolong sekali lagi jaga jempolnya masing-masing, jangan sampai ada kejadian apa-apa di medsosnya, karena jempolmu adalah harimau mu. Jadi, tolong kita jaga sama-sama ruang digital kita yang bersih, beretika dan bertanggungjawab,” tandasnya.Dalam forum diskusi tersebut, hadir Menteri Kominfo Periode 2014-2019 Rudiantara, dan Senior Vice President of Data at Bukalapak, Bima Tjahja.