Jakarta Pusat, Kominfo – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting sebagai Shadiqul Hukumah (mitra pemerintah), Khadimul Ummah (pelayan umat), dalam rangka Himayatul Ummah (melindungi umat) dan taqwiyatul ummah (memberdayakan umat). Dalam implementasinya, sebagai wadah organisasi umat muslim yang terdiri dari bermacam-macam organisasi masyarakat (ormas) Islam, MUI harus dapat menyatukan umat Islam untuk memajukan Indonesia, salah satunya dengan pengaktifan kembali Forum Ukhuwah Islamiyah.“Dalam beberapa rapat yang lalu, saya minta supaya ada Pusat Dakwah Islam yang dilakukan oleh MUI yang menghimpun seluruh Da’i dari ormas-ormas maupun juga dari lembaga-lembaga menjadi satu kegiatan dakwah yang terkoordinasi dan terintegrasi supaya arahnya sama,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memberikan arahan pada Milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-47 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, (26/07/2022).Kesamaan arah tersebut menurut Wapres, harus dilakukan dengan penyamaan gerakan koordinasi antar ormas Islam yang dilakukan oleh suatu lembaga yang dapat merepresentasikan semua ormas islam tersebut, yaitu MUI.“Gerakan yang terkoordinasi sehingga semuanya berjalan bersama di bawah tenda besar yaitu pimpinan MUI. MUI adalah menjadi Imamah Institusionaliyah, nah ini. Pemimpin secara kelembagaan,” jelasnya.Dalam acara yang bertemakan “Merajut Kesatuan dan Kekuatan Umat Dalam Kebhinekaan” tersebut, Wapres menekankan agar selalu memegang teguh prinsip-prinsip MUI, agar tercipta pemahaman yang sama sehingga umat Islam di Indonesia selalu bersatu.Lebih jauh, Wapres mengutip Imam Ibnu Athaillah, mengenai perbedaan yang tidak perlu dikhawatirkan, justru yang perlu dikhawatirkan adalah dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali. “Kita tidak boleh ada ego kelompok. Fanatisme kelompok kesampingkan, itu baru kita bisa membangun ukhuwah dan kesatuan umat Islam dalam bingkai kesatuan NKRI,” tuturnya.Wapres yang mewakili pemerintah pun sangat berharap, bahwa partisipasi dan kemitraan MUI itu akan terus diberikan tidak hanya ketika pandemi, namun dalam rangka menjaga persatuan umat pada kondisi akan datang yang tidak terduga, salah satunya dalam momentum pemilihan umum presiden 2024.“Ketika kita menghadapi krisis seperti krisis-krisis pangan yang mungkin datang, yang madznunah, kemudian al-madhar al-madznunah, bahaya yang tak diduga-duga, dan juga dalam rangka kita menjaga keutuhan umat, keutuhan bangsa dalam rangka menjaga pemilu pilpres yang akan datang,” harapnyaSebelumnya, Ketua MUI Pusat selaku Ketua Panitia Milad ke-47 MUI, Muhammad Cholil Nafis menyampaikan bahwa saat ini kondisi di Indonesia akan memasuki tahapan politik, sehingga penting untuk membangun kesatuan dan kekuatan untuk membangun Indonesia yang sejahtera di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam kesempatan milad kali ini, MUI telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menyusun persepsi yang sama tentang dakwah di Indonesia.“Mudah-mudahan acara ini adalah menjadi titik awal pasca pandemi dan kita bisa membangun persatuan dan mari kita merawat di masa yang akan datang. Karena kalau ternyata proses politik, proses transisi nanti tidak dilakukan dengan baik itu akan menjadi malapetaka, itu akan mundur pada 50 tahun ke belakang, tapi kalau kita bisa melakukannya disitulah umat Islam membangun peradaban di Indonesia,” harapnya.Sebagai informasi, rangkaian acara Milad MUI pada 26 Juli 2022 telah dilakukan sejak pagi hari pada pukul 08.00, acara tersebut dimulai dengan kegiatan Silaturahmi Da’i dan Halaqah Dakwah Nasional, kemudian Forum Ukhuwah yang mengundang tokoh masyarakat serta pimpinan ormas Islam dan selanjutnya Pembukaan Acara Annual Conference on Fatwa Studies ke-6. Pada kesempatan ini juga, Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan program Wakaf, Infak, Zakat, dan Sedekah Pesantren (WIZSTREN). Ini adalah program baru BI yang bekerjasama dengan Himpunan Pebisnis dan Usahawan Pondok Pesantren (Hebitren).Hadir dalam peringatan Milad tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Para Menteri Kabinet Kerja, Para Duta Besar Negara-negara Sahabat, para Kepala Staf Angkatan, para pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, para pimpinan partai-partai politik, Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI Basri Bernanda, Sekretaris Jenderal DP MUI Amirsyah Tambunan serta seluruh jajaran Dewan Pimpinan serta seluruh pengurus dan anggota Keluarga Besar MUI.Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah.