Presiden Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut


Rabu, 27 Oktober 2021 - 19:38 | kominfo.go.id

Bogor, Kominfo - Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi fokus kerja sama ASEAN dengan Jepang. Jepang sendiri merupakan mitra terbesar ASEAN dalam bidang infrastruktur.Saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN-Jepang secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021), Presiden Joko Widodo mendorong agar kerja sama dalam sektor infrastruktur tersebut terus dilanjutkan.“Dari data yang ada, setidaknya saat ini Jepang memiliki beberapa proyek yang sedang berjalan dengan nilai USD259 miliar di beberapa negara ASEAN termasuk Indonesia,” ujar Presiden.Presiden meyakini bahwa infrastruktur berpotensi menggerakkan roda perekonomian kawasan serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Infrastruktur dan konektivitas juga merupakan salah satu prioritas kerja sama konkret di bawah ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.“ASEAN-Jepang memiliki pengalaman kerja sama yang cukup panjang dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah Jepang telah lama terlibat mendukung implementasi Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC),” lanjutnya.Tahun 2023 Indonesia berencana untuk menyelenggarakan Forum Infrastruktur Indo-Pasifik. Presiden yakin Jepang akan mendukung penyelenggaraan forum tersebut.“Kemitraan dengan sektor swasta Jepang pun menjadi penting, khususnya dalam hal transfer ilmu dan teknologi, dan mobilisasi pembiayaan,” imbuhnya.Presiden menegaskan negara ASEAN akan terus memperkuat pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi kebangkitan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Di saat yang sama, pembangunan infrastruktur di negara ASEAN juga bermanfaat bagi Jepang.“Ini membuka peluang bagi relokasi industri manufaktur Jepang ke kawasan sekaligus diversifikasi rantai suplai globalnya ke negara ASEAN. Saya yakin dengan bekerja sama, kita akan dapat pulih dan bangkit bersama dari pandemi dan keterpurukan ekonomi,” ungkapnya.Presiden meyakini situasi pandemi yang terus membaik di kawasan akan memberikan dampak yang baik bagi pemulihan ekonomi di kawasan. Menurut perkiraan IMF, kawasan emerging and developing Asia akan tumbuh 7,2 persen pada 2021 dan 6,3 persen pada 2022.“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi bersama,” tandasnya.Kerja Sama ASEAN-Australia Presiden mendorong ASEAN dan Australia untuk terus membangun kepercayaan agar dapat bersama-sama berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan. Menurut Presiden, ASEAN memiliki kepercayaan terhadap kekuatan kerja sama dan kekuatan dialog dalam mengatasi perbedaan. Hal tersebut membuat ASEAN dapat bertahan selama lebih dari 50 tahun dan dapat berkontribusi pada stabilitas, perdamaian, serta kesejahteraan di kawasan.“Dengan kekuatan ini, saya yakin tidak akan ada perdamaian dan stabilitas kawasan tanpa ASEAN,” ujar Presiden.Presiden menyadari adanya dinamika yang sangat tinggi yang dapat mengancam stabilitas kawasan. Namun, Indonesia tidak ingin kawasan ini menjadi ajang perlombaan senjata dan menjadi power projection yang dapat mengancam stabilitas. Indonesia ingin semua pihak terus menghormati Treaty of Amity and Cooperation, hukum internasional, serta norma dan nilai-nilai kawasan.“Kita harus mampu membangun culture of conflict menjadi culture of peace, trust deficit menjadi strategic trust,” ungkap Presiden.Presiden mengatakan Indonesia mengkhawatirkan AUKUS dan pengembangan kapal selam nuklir Australia yang dinilai dapat memantik makin tingginya rivalitas di kawasan.Oleh karena itu, Indonesia berharap agar Australia dapat melanjutkan keterbukaannya terhadap ASEAN dan menjadi salah satu mitra ASEAN dalam menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik.“Sebagai penutup, Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap status hubungan ASEAN-Australia menjadi comprehensive strategic partnership,” ucap Presiden.Turut mendampingi Presiden dalam KTT tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Baca lebih lanjut di kominfo.go.id

^ scroll to top