Broadband memegang peran penting dalam berkontribusi aktivitas masyarakat secara individual dalam memperkuat dan menjaga keberlangsungan pengembangan sosial dan ekonomi termasuk transformasi politik dan institusional, juga pengembangan pengetahuan masyarakat terhadap empat pilar dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kebebasan dalam berekspresi, pendidikan yang berkualitas, akses terhadap informasi dan pengetahuan serta penghormatan dan pengembangan budaya dan keberagaman linguistik. 

Broadband juga mendorong pengembangan teknologi secara dinamis dan mengurangi hambatan serta mengembangkan peluang kepada SME dan kewirausahaan untuk berinovasi, berkompetisi dan bertumbuh. 

Broadband yang dibangun dengan teknologi menstimulasi adanya inovasi-inovasi baru dan menjadi menginsirasi generasi muda untuk menjadi pengusaha digital untuk menciptakan aplikasi baru, layanan dan konten pada berbagai industri. Inovasi digerakkan kepada tangan dan rumah, memperbolehkan penguna memegang peran dalam kewirausahaan, pengembangan perangkat lunak, lobi-lobi, jurnalis dan pembuat konten. 

Peran broadband yang sedemikian menjadi komitmen bersama dari Broadband commission dari UNESCO  dan ITU yang diinisiasi oleh G-20 dimana Indonesia menjadi anggotanya. Tidak bisa dipungkiri, peran tersebut sudah mulai terasa atau de-facto ada di negara kita. 

Disamping peran secara umum sebagaimana telah diuraikan dengan baik oleh Broadband Commission, maka peran broadband pada ekonomi juga telah dikaji dengan baik oleh ITU dengan contoh kasus diberbagai negara termasuk Indonesia. 

Untuk memahami peran broadband terhadap ekonomi maka perlu juga dipahami bagaimana broadband berdampak pada ekonomi. Pengembangan broadband mempunyai dua dampaik yaitu dampak secara langsung dan pengembangan investasi pada infrastruktur. Dampak secara langsung akan meningkatkan penetrasi perumahan dan penetrasi perusahaan dimana penetrasi perumuhan akan mendorong consumer surplus dan pendapatan perumahan. Penetrasi perusahaan akan meningkatkan produktifitas perusahaan yang keduanya akan mendorong peningkatan GDP. 

Dengan alur pikir yang sedemikian maka dapat disimpulkan broadband adalah "KATALISATOR PADA PEREKONOMIAN". Sifat katalis yang akan menjadi pengakselerasi efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi pada berbagai sektor. 

Dengan memahami bagaimana broadband menjadi katalisator dalam perekonomian di atas, maka perlu memehami sejauh mana secara de facto peran katalis tersebut berpengaruh pada perekonomian. Pada tahun 2008, business world telah mempublikasn bahwa broadband memfasilitasi bisnis yang berbasis internet berkontribusi 2% pada GDP. Peran ini akan meningkat setiap tahunnya dengan trend "BROADBAND IN EVERYTHING".

Lebih jauh dalam kajian ITU ditemu kenali dampak penetrasi broadband terhadap pertumbuhan GDP. Apabila kita lihat hasil dari kajian tersebut, maka terlihat pertumbuhan penetrasi broadband setiap 10% dapat meningkatkan pertumbuhan GDP sampai dengan 1,5% dimana pada negara berpedapatan rendah dan menengah termasuk Indonesia, terlihat pertumbuhan penetrasi broadband setiap 10% dapat meningkatkan pertumbuhan GDP sampai dengan 1,38%. 

Pada sektor ketenagakerjaan terlihat bahwa investasi pada broadband dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang signifikan. Pada negara maju seperti Amerika Serikat, Swiss dan Inggris, investasi pada broadband dapat menciptakan lapangan pekerjaan pada kisaran 150.000 pekerjaan. Sedangkan di Amerika serikat, setiap pertumbuhan penetrasi broadband 2% akan meningkatkan 0,2% penyerapan tenaga kerja. 

Pada studi kasus yang dilakukan pada beberapa negara terlihat bahwa dampak pertumbuhan penetrasi broadband 1% pada beberapa negara seperti Brazil, Chile, India dan Malaysia cukup signifikan yakni pertumbuhan GDP pada kisaran 0,1 %. Khusus untuk Indonesia, kajian ITU tidak dapat memperlihatkan dampaknya kepada GDP karena keterbatasan data, namun apabila kita melakukan pendekatan "peering" yaitu negara dengan kondisi terdekat kepada Indonesia yaitu Brazil dengan referensi Malaysia, maka dampak pertumbuhan penetrasi broadband 1% akan mendorong pertumbuhan GDP pada kisaran 0,07%. 

Peran broadband pada pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan harus dimanfaatkan dengan baik oleh Bangsa Indonesia. Langkah awal adalah dengan mendefinisikan broadband seperti apa yang akan dikembangkan di Indonesia untuk memperoleh benefit dimaksud. Pendefinisian broadband lebih cenderung dilakukan secara teknis dan selalu diperdebatkan berbagai pihak. Kondisi ini tidak baik karena bagaimanapun yang harus didengarkan adalah broadband seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya berdasarkan suatu "quality of experience" yang baik dan mengarah ke depan. Pendefinisian harus berjenjang secara hirarkis mulai dari pengalaman pengguna dan pengalaman para operator yang menyediakannya sehingga definisi harus dimulai disisi akses, backhaul dan backbone. 

Dengan pola pikir sedemikian maka broadband yang akan dikembangkan di Indonesia didefinisikan sebagai "akses internet dengan jaminan konektivitas always-on dan memiliki kemampuan untuk memberikan layanan triple-play yang baik berdasarkan nilai Quality of Experience dari pengguna dengan layanan triple-play". Dengan merumuskan definisi ini maka disusun rencana pengembangan broadband di indonesia. 

Setelah mendefinisikan broadband maka dibangun pendekatan pengembangan broadband secara komprehensif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan "membangun ekosistem broadband". Hal ini didasari bahwa pengembangan broadband tidak dapat hanya pada sebatas pengembangan infrastruktur dan layanan broadband tetapi juga harus mencakup : 

Pertama, pengembangan kerangka keamanan jaringan dan aplikasi broadband yang akan mendorong orang, institusi dan perusahaan untuk menggunakan broadband. 

Kedua, pengembangan kebijakan, legislasi dan regulasi yang akan mendorong pengembangan lingkungan yang mempercepat inovasi melalui broadband. 

Ketiga, pengembangan berbagai layanan baru dengan metode pelayanan baru pada berbagai sektor seperti kepemerintahan, kesehatan, pendidikan, komersial, keuangan, pertanian, perdagangan dan lainnya. 

Keempat, pengembangan aksesibilitas dan affordabilitas pengguna. 

Kelima, pengembangan kemampuan (capacity building) tentang broadband bagi semua stake holder terkait broadband mulai dari pemangku kepentingan dalam industri, pakar keamanan, pemerintah, legislator, regulator, dan masyarakat.

Yang tidak kalah penting adalah bahwa pengembangan broadband harus diletakkan dalam Kerangka MP3EI. Sebagaimana ditetapkan dalam MP3EI broadband merupakan salah satu perkuatan konektifitas nasional. Perlu kita cermati dalam pengantar MP3EI oleh Bapak Presiden disebutkan "Business not as usual" yaitu terjadi perubahan signifikan dalam kegiatan berbagai sektor akibat ketergantungan terhadap ICT. Hal ini, mudah dipahami karena pengembangan infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan dan lainnya tanpa adanya broadband akan menjadi kurang optimal. 

Dengan memperoleh gambaran tentang broadband yang akan dikembangkan di Indonesia, maka langkah selanjutnya adalah memberikan arah tujuan dari pengembangan broadband itu sendiri. 

Dengan memperhatikan peran broadband yang sedemikian penting, maka tujuan pengembangan broadband diarahkan untuk : 

Pertama, Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi  dan  meningkatkan sustainabilitas dengan : 

• Berkontribusi meningkatkan kesejahteraan ekonomi Indonesia dan masyarakatnya.Menciptakan ketersediaan lapangan pekerjaan dan untuk peningkatan taraf pekerjaan.
• Membuat Indonesia menjadi lebih menarik bagi aktivitas komersial, investasi, dan pariwisata 

Kedua, Meningkatkan pertumbuhan dan kepaduan social dengan : 

• Meningkatkan pertumbuhan dan kepaduan social dalam segala hal, melalui komunikasi modern 
• Menjaga budaya dan tradisi Indonesia melalui pemanfaatan teknologi baru
• Meningkatkan dukungan sebagai satu komunitas untuk keberlanjutan dan peningkatan layanan
• Menyediakan akses broadband kecepatan tinggi untuk seluruh komunitas, 

Ketiga, Meningkatkan efisiensi dan kinerja sector public dan swasta dengan : 

• Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian layanan pemerintah melalui program e-government yang spesifik
• Menyediakan bisnis dan layanan komunitas broadband oleh sector swasta maupun public
• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas seluruh sector ekonomi 

Keempat, Memfasilitasi TIK dan pendidikan secara menyeluruh melalui broadband.

• Menyediakan pendidikan melalui broadband di seluruh sekolah termasuk pengembangan kemampuan TIK pada seluruh level pendidikan yang ditawarkan dalam bentuk penambahan kurikulum, pilihan dan juga peningkatan kualitas pendidikan. 
• Meningkatkan pemahaman akan TIK dan keahlian dari beberapa populasi untuk memastikan bahwa keahlian akan ditingkatkan untuk memperoleh kebutuhan ekonomi masa depan. 

Kelima, Meningkatkan integrasi global dan hubungan internasional dengan : 

• Menghubungkan bisnis Indonesia dan komunitas dengan internasional
• Membuka akses yang mudah dan affordable ke pasar dan counterpart di luar negeri, dan menurunkan biaya untuk menjalankan bisnis
• Meningkatkan kesempatan perdagangan dengan Negara luar 

Konsep pengembangan broadband harus dilakukan dengan pendekatan sistemik yaitu secara keseluruhan bagian dari ekosistem broadband yaitu infrastruktur, layanan dan aplikasi, penggunaan dan adopsi, regulasi dan kebijakan serta capacity building pemangku kepentingan dan masyarakat. Identifikasi langkah aksi yang perlu diambil diantaranya : 

• Penyediaan Infrastruktur
• Pendanaan dan Pengelolaan
• Insentive Regulasi pada pengembangan infrastruktur 
• Penyediaan layanan 
• Stimulasi pengembangan aplikasi dan layanan 
• Kualitas, harga dan keamanan layanan
• Perlindungan konsumen
• Pemanfaatan di berbagai sektor
• Illiteracy dan digital literacy
• Penetrasi Komputer
• Pendidikan dan Pelatihan Broadband

Konsep pengembangnya harus terintegrasi dalam suatu rencana kebijakan broadband nasional yang dengan tegas menetapkan tujuan, roadmap, langkah aksi dan pengawasannya. Hal ini agar pengembangan broadband dapat terlaksana dengan baik. 

Dengan mengidentifikasi konsep pengembangan dan tujuan yang ingin dicapai maka perlu ditetapkan target pengembangan broadband di Indonesia. 

Apabila kita melihat target pengembangan broadband oleh BROADBAND COMMISSION maka target pengembangan yang harus diusahakan oleh masing-masing negara adalah : 

Target pertama : semua negara sudah harus mempunyai broadband nastional plan pada tahun 2012. 

Target kedua : tingkat affordabilitas broadband pada tahun 2015 dengan tingkat keterjangkauan dimana pengeluaran broadband tidak lebih dari 5% dari rata-rata pendapatan per bulan. 

Target ketiga : pada tahun 2015 seluruh rumah terhubung dengan akses internet. 

Target keempat : pada tahun 2015, penetrasi internet mencapai 60% didunia dan 50% pada negara berkembang. 

Target ini harus dapat dicapai oleh Indonesia sehingga membutuhkan kerja keras dari semua pihak. 

Target pengembangan broadband juga harus selaras dengan roadmap pengembangan TIK di Indonesia. Apabila mengikuti target dari broadband commission tersebut maka pada saat yang bersamaan Indonesia sudah pada tahapan "knowledge society". 

Selanjutnya tugas berat adalah melakukan rincian dari target umum dalam Broadband commision dan roadmap TIK dimaksud ke dalam suatu target yang terukur. 

Dalam rencana kebijakan broadband nasional yang disusun kominfo direncanakan bahwa pada tahun 2017 ketersediaan broadband di Indonesia sudah mencapai angka maksimal. Tentunya target ini harus dengan pra-syarat dimana seluruh komponen pemangku kepentingan menjalankan perannya sebagaimana diuraikan dalam rencana kebijakan broadband nasional tersebut. 

Target ini disusun dengan melakukan pendekatan benchmark terhadap negara-negara di ASEAN dan pertimbangan kemampuan nasional yang ada.

Rencana target dalam rencan kebijakan broadband nasional yang disusun juga mencakup ketersediaan akses broadband ke berbagai fasilitas publik di Indonesia, dimana pada tahun 2017 diharapkan sudah maksimal kecuali untuk penetrasi jaringan broadband dengan kabel dan jaringan broadband tanpa kabel. 

Rencana kebijakan broadband nasional ini sedang dibahas dan akan difinalisasi setelah mendapat masukan dari semua pihak termasuk masukan terhadap target yang disusun. 

Akselerasi pengembangan broadband harus dilakukan oleh semua pihak baik pihak yang terkait dengan ekosistem broadband, infrastruktur broadband, pendanaan dan pengelolaan dan regulasi serta kebijakan terkait broadband. Masing-masing pihak harus melaksanakan perannya dengan baik dengan langkah aksi yang komprehensif dan terukur serta terkoordinasi. 

Action plan dalam akselerasi pengembangan broadband harus "SATU DALAM LINGKARAN" dengan boundary/batasan yang jelas dan peran yang tegas. 

Koordinasi harus dilaksanakan dengan mekanisme yang efisien dan efektif agar "RODA" akselerasi pengembangan broadband dapat bergulir dengan cepat dan tepat.

Untuk menjalankan "RODA" akselerasi pengembangan broadband dapat bergulir dengan cepat dan tepat maka akan ditemu kenali tantangan yang harus dihadapi yaitu: 

Pertama, dari sisi pemerintah membutuhkan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas kementerian, termasuk kebijakan "UNDERTAKING" terhadap rencana kebijakan broadband nasional yang disusun.

Kedua, dari sisi industri perlu memperoleh konsep dan kerangka insentif dalam berinvestasi di broadband. Insentif dimaksud tidak selalu berupa insentif finansial juga insentif regulasi dan kebijakan. 

Ketiga, dari sisi masyarakat diperlukan pengembangan kemampuan dan pemahaman tentang perlunya broadband. 

Kesimpulan:

• Pengembangan broadband merupakan tanggung jawab nasional yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait dan tidak terbatas hanya pada pengembangan infrastruktur broadband;
• Pengembangan broadband harus selaras dengan tujuan pengembangan broadband secara global dan meningkatkan daya saing nasional; 
• Pengembangan broadband harus dituangkan dalam suatu national broadband policy yang menjadi komitmen nasional dan dicanangkan oleh Bapak Presiden. 

(BRS)