Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, penyerahan DIPA dari Presiden menandakan dimulainya kerja bersama-sama ekosistem Kementerian Kominfo untuk tahun 2021."Saya ucapkan selamat dan kita bekerja sama-sama, dan bersama-sama bekerja untuk ini. Ini kerja sama-sama," ujarnya dalam Rapat Bersama jajaran eselon I dan II di Ruang Ops Room Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (26/11/2020).Menurut Menteri Kominfo, Pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga mempunyai satuan kerja masing-masing bertanggungjawab atas penyelenggaraan DIPA 2021. Namun Menteri Johnny menegaskan hal tersebut menjadi tugas bersama. "Karena ini tugas bersama kita, marilah kita sama-sama sukseskan," ajaknya.Sebelumnya, dalam penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021, untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Presiden Joko Widodo menekankan kecepatan, ketepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama mengenai upaya merespons pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.Pemerintah, kata Presiden memfokuskan APBN tahun 2021 pada empat hal yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, program pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.“Tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah untuk kita lalui, dan di tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian. Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Ini harus juga segera pulih Kembali,” ujar Presiden di Jakarta, Rabu (25/11/2020). Presiden mengatakan dalam APBN tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun atau tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020.  Alokasi tersebut terdiri dari belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp1.032 serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun.“Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang. Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun, dan seterusnya,” imbuhnya.