Bersama 7 K/L Teknis, Kemenko Marves Bahas Manajemen Krisis dalam Komunikasi Pemerintah


Selasa, 20 Oktober 2020 - 14:46 | kominfo.go.id

Jakarta, Kominfo – Guna mendukung koordinasi kehumasan tujuh kementerian dan lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menggelar Forum Silaturahmi dalam rangka Koordinasi Manajemen Krisis Komunikasi Pemerintah di Sektor Kemaritiman dan Investasi.“Silaturahmi ini merupakan acara yang penting, dimana kita sebagai Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberitakan kebenaran pada masyarakat,” ujar Sekretaris Kemenko Marves, Agung Kuswandono di Jakarta, Selasa (20/10/2020).Menurutnya, Pemerintah harus mampu melawan hoax dan harus dimulai dari diri sendiri. Terlalu banyak berita hoax mengenai Pemerintah yang beredar, sehingga para humas kini memiliki berbagai tantangan besar demi memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat.Kepala Biro Komunikasi, Andreas Dipi Patria merasa urgensi silaturahmi ini penting untuk menyamakan persepsi dari Pemerintah itu sendiri dan menguatkan kolaborasi serta sinergi Pemerintah. “Pemerintah harus bisa menangkal krisis dengan menjaring, berkolaborasi, meminimalisir, dan memberikan nilai tambah terhadap kebijakan yang ada,” jelasnya.Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Marves, Kepala Biro Hukum, serta para Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dari KKP, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian ESDM, KLHK, PUPR dan BKPM.Sebagai upaya dalam memperkaya wawasan, Kemenko Marves turut mengundang berbagai narasumber yaitu Tenaga Ahli Utama Komunikasi Kantor Staf Presiden Widiarsi Agustina; Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Henri Subiakto; Penasehat Khusus Menteri KP Effendi Gazali; dan Staf Khusus Menko PMK Bidang Hubungan Antar Lembaga Deddy Hermawan.Acara silaturahmi ini kedepan diharapkan dapat terus berlanjut dan tidak berhenti disini. Diharapkan, kedepannya sistematika kolaboratif akan terus berkembang dalam dunia kehumasan Pemerintah sehingga masyarakat dapat mendapatkan pemberitaan yang faktual dan terpercaya.

Baca lebih lanjut di kominfo.go.id

^ scroll to top