Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan penuh atas jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan masyarakat dalam menjalani tatanan hidup baru atau new normal.“Kami menyadari betul bahwa ketika kita harus melakukan new normal kita harus mulai bekerja orang mulai berdagang-perniagaan. Nah oleh karena itu salah satu yang juga bisa mendukung secara penuh adalah layanan telekomunikasi,” ungkap Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli dalam Webinar Menghadapi Tatanan Kehidupan Normal Baru: Peran TNI, POLRI, dan Teknologi Komunikasi Informasi, dari Jakarta, Jumat (19/06/2020).Dirjen Ramli menegaskan Kementerian Kominfo terus menerus melakukan pemantauan quality of service dan quality of experience jaringan  telekomunikasi.“Kami juga saat ini terus menerus melakukan pemantauan yang namanya quality of service dan quality of experience dari telekomunikasi ini,” tegasnya.Pengecekan itu, menurut Dirjen PPI dilakukan karena penggunaan data yang tadinya lebih banyak di kantor dan sekolah-sekolah sekarang beralih ke perumahan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota.“Ketika PSBB itu dari pengguna dan juga kemudian telecommunication coverage se-Indoensia kita juga petakan lagi kemudian kecepatan internet dan juga kami ingin mempelajari lagi dengan lebih ketat sebetulnya apa yang dibutuhkan negara ini ketika menghadapi new normal,” jelas Dirjen PPI.Dirjen Ramli mengatakan saat ini terjadi pergeseran aktifitas masyarakat dari offline menjadi online. “Jadi dari offline kita bergeser ke online dan satu-satunya juga yang pendukung yang harus diperhatikan betul adalah internet tidak boleh lelet, jaringan telekomunikasi mesti baik,” ujarnya.Menurut Dirjen PPI, selama awal pandemi Covid-19 hampir semua masyarakat bekerja dari rumah atau work from home. “Pemerintah melakukan meremote pekerjaan dari rumah webinar dengan video conference. Kemudian setelah masuk sekarang Pemerintah juga menetapkan ada flexible work space jadi bagaimana kita working place itu dibuat flexible bagaimana kita tidak selalu di kantor tapi boleh ada dua tiga hari  di rumah,” tuturnya menjelaskan aktivitas masyarakat yang banyak membutuhkan dukungan jaringan telekomunikasi.Tak hanya itu, belajar pun juga berlangsung dari rumah dan membutuhkan jaringan telekomunikasi yang memadai. “Di bidang pendidikan juga sama universitas, malah saya mendengar sampaiakhir tahun itu akan tetap lecture from home kemudian sekolah saya tidak tahu apakah akan mengikuti ini tetapi home schooling itu,” ungkapnya.Bahkan, Dirjen Ramli menyebutkan tahun ini, umat muslim pun menggelar lebaran virtual. “Kemudian bagaimana juga sosial relation kita akan tetap terjalin ada silaturahmi digital kita tidak lebaran pulang ke kampung tetapi semuanya bisa terlaksana dengan jaringan  telekomunikasi,” papar Dirjen PPI.Dari semua peritiwa itu, Dirjen PPI menegaskan bahwa jaringan telekomunikasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. “Ketika kita melakukan oline shop ketika kita tidak mau datang langsung bertemu dengan para penjual kemudian  telemedicine untuk berobat  dan juga e-psycology,” ungkapnya.Optimasi TIK saat Kenormalan BaruTak hanya PSBB, Dirjen Ramli mengungkapkan sejumlah bidang akan terus membutuhkan peran TIK, termasuk pertahanan dan keamanan.  Bahkan dalam keseharian, TIK dapat dimanfaatkan untuk mencegah penularan Covid-19.“Kami menyadari betul bahwa ketika mall dibuka maka kita mulai yang tadinya on line shop itu bergerak offline shop lagi tetapi salah satu yang kami dorong adalah juga memanfaatkan TIK ketika mall itu dibuka dalam keadaan new normal,” jelasnya.Dirjen PPI menjelaskan, pengelola mall bisa membatasi pengunjung berdasarkan nomor ponsel. “Misalnya, mall bisa membatasi orang yang boleh masuk itu berdasarkan ganjil genapnya nomor handphone. Kalau nomor hp saya ujung- nya ganjil maka seharusnya saya boleh datang di tanggal ganjil dst,” kata  Dirjen Ramli.Dirjen PPI juga mengapresiasi peran TNI dan POLRI dan semua unsur bangsa untuk saling bahu membahu dalam kondisi perekonomian Indonesia yang mulai merosot akibat pandemi Covid-19.