Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Harapan I Tahun 2019 Tingkat Kementerian. Penghargaan itu diterima oleh Inspektur Jenderal Doddy Setiadji dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Yasonna H. Laoly  dalam Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2019 di Swiss-Belhotel, Jakarta Pusat, Selasa (10/09/2019).

Menurut Menkumham Yasonna H. Laoly, di era industri 4.0 ini, data termasuk peraturan perundangan memegang peranan yang sangat penting. “Jika kita memiliki jaringan dokumentasi hukum dengan data yang besar, maka proses pengambilan keputusan menjadi semakin baik dan tepat,” ungkapnya saat menyampaikan sambutan dalam acara bertema “Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Dalam Rangka Percepatan Reformasi Hukum” itu.

Menurut Menkumham, ada tiga target pelaksanaan kegiatan perluasan jangkauan hukum yang harus terlaksana kepada masyarakat, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan, evaluasi peraturan perundang-undangan, dan pembuatan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.

 “Fungsi BPHN antara lain melakukan analisis dan evaluasi hukum yang dilengkapi dengan pembuatan basis data terintegrasi sebagai langkah strategis JDIHN,” kata Menteri Yasonna.